Menurut World Health Organization (2019) Covid-19 adalah virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah dari sindrom pernapasan timur tengah (MERS-Cov) dan sindrom pernafasan akut (SARS-CoV). Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Di berbagai negara Covid-19 telah menelan banyak korban jiwa termasuk di Indonesia. Jumlah pasien positif Covid-19 yang kian hari kian bertambah membuat masyarakat resah ditambah penyebarannya yang cepat. Tidak heran jika pandemi ini berdampak pada kegiatan di berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya serta aspek lainnya. Berkaitan dengan sistem pangan dan gizi, virus COVID-19 turut memberikan pengaruh yang besar, mulai dari produksi pangan, distribusi pangan, ketersediaan pangan hingga pada status gizi masyarakat di Indonesia.
Pertama, aktivitas produksi pangan terhambat karena adanya pembatasan beraktivitas di luar rumah, social distancing dan physical distancing. Kegiatan pengembangan budi daya tanaman pangan dan hortikultura menjadi tidak maksimal dan terhambat. Jumlah pekerja di sektor pertanian dan volume produksi menurun akibat kebijakan karantina. Para petani dan peternak pun rata-rata berada di usia yang rentan terhadap virus COVID-19 sehingga harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan. Produksi ternak pun berpotensi menurun karena gangguan logistik pakan.
Kedua, COVID-19 berdampak pada distribusi pangan. Pangan tidak tersedia otomatis di meja makan kita, namun melalui rantai distribusi dari produsen ke konsumen. Kini daerah yang berada di zona merah wajib memberlakukan lockdown dan PSBB. Akan sulit untuk memperoleh pupuk dan pestisida karena masalah pengangkutan dan distribusi. Pengangkutan hasil pertanian pun mengalami keterlambatan. Sarana dan prasarana distribusi akan difokuskan untuk mengangkut kebutuhan logistik pangan dan fasilitas kesehatan. Bahkan terkadang masih dijumpai beberapa kasus larangan kendaraan pengangkut logistik pangan yang masuk ke suatu daerah karena alasan PSBB.
Ketiga, masalah ketersediaan dan akses pangan. Dalam situasi ketidakpastian, salah satu kebutuhan dasar adalah pangan. Pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir tentunya berdampak pada ketersediaan pangan yang pastinya akan terus berkurang. Apalagi produktivitas pertanian dan industri di sektor pangan menurun akibat ada pembatasan-pembatasan aktivitas di berbagai daerah.
Apabila stok pangan dalam negeri semakin menipis hingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri maka impor juga bukan solusi yang menjanjikan. Saat situasi kritis seperti ini, seluruh negara berlomba menjaga ketahanan pangan agar mampu menghadapi pandemi corona yang diperkirakan masih akan panjang. Banyak negara yang menutup pasar ekspor komoditas tertentu untuk memastikan agar kebutuhan dalam negerinya tercukupi. Selain itu, pembatasan fisik akan berdampak pada distribusi antar wilayah, antar provinsi, bahkan antar negara.
Dengan diberlakukannya lockdown, masyarakat akan membuat pilihan sulit tentang makanan, makan jauh dari rumah, dan pengeluaran keseluruhan. Harga bahan pangan juga mengalami kenaikan. Banyak mall, restoran, rumah makan, warung yang tutup atau dibatasi jam operasionalnya. Masyarakat dituntut bisa beradaptasi dan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Masalahnya, dengan adanya PSBB dan stay at home banyak masyarakat terutama pekerja di sektor informal yang kehilangan pekerjaan, menganggur sementara dan jatuh miskin sehingga kesulitan untuk mengakses makanan terutama pangan yang bernutrisi.
Keempat, karena banyak keluarga yang kesulitan mengakses pangan baik dalam hal keamanan, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan sehat dan bernutrisi maka akan berdampak pula pada status gizi masyarakat terutama anak-anak. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda memperbesar risiko stunting atau bayi lahir dengan ukuran tubuh lebih kecil, balita kurus dan anemia pada ibu hamil. Ketiganya merupakan beban malnutrisi yang kini paling sering ditemui. Ada juga keluarga yang menderita kelaparan dengan risiko kematian tinggi.
Nutrisi yang menjadi kunci untuk membangun sistem kekebalan tubuh, perlindungan terhadap penyakit dan infeksi serta mendukung pemulihan justru terabaikan karena terkendalanya biaya untuk membeli makanan bergizi. Padahal di situasi seperti ini nutrisi tubuh sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh. Anak yang penderita gizi kurang memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah dan menjadikannya rawan terhadap berbagai penyakit termasuk COVID-19.
Berikut beberapa solusi dari berbagai dampak dan masalah yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem pangan dan gizi di Indonesia saat ini. Pertama, setiap daerah memaksimalkan fungsi penyuluh lapangan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk terus mengawasi jalannya kegiatan pertanian, intens melakukan pembinaan kepada petani dan peternak untuk terus berproduksi dan bekerja di lapangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan begitu pula pada industri pengolahan pangan.
Kedua, pemerintah pusat maupun daerah berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk memastikan adanya akses transportasi atau distribusi hasil pertanian dan logistik pangan di tengah lockdown dan PSBB. Distribusi perlu diatur untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah kalau bisa pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan start-up dalam memasarkan produk pertanian dan pangan. Jika mekanisme suplai dan distribusi jelas maka harga komoditas pertanian dan bahan pangan pun akan stabil.
Ketiga, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan dan gizi terhadap kelompok masyarakat miskin, rentan kelaparan dan gizi buruk dan mereka itu harus mendapatkan respon yang sangat cepat dan tepat. Pemerintah pusat diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah lewat Satgas Pangan. Pemerintah juga harus memastikan keadaan hasil pertanian lokal sebelum mengeluarkan keputusan impor bahan pangan. Ada baiknya jika masing-masing pemerintah daerah meningkatkan produktivitas pangan lokal daripada impor.
Keempat, perlunya memperkuat program pengentasan kemiskinan seperti program keluarga harapan, dengan memasukkan aspek penyediaan makanan bergizi untuk kaum miskin dan rentan terutama yang berusia lanjut. Tidak cukup hanya memberikan meningkatkan nominal yang diterima kaum miskin, namun memastikan kecukupan gizi mereka adalah hal yang penting selama krisis kesehatan seperti sekarang ini.
Kelima, pemerintah perlu memberi bantuan logistik pangan kepada masyarakat yang paling terdampak COVID-19 serta memastikan bantuan tersebut tepat sasaran yakni diterima oleh masyarakat yang memang pantas dan membutuhkan. Memperkuat akses pangan kaum miskin dan rentan di perkotaan. Pemerintah perlu menggerakkan warung-warung makanan, memberikan stimulus untuk menjadikan mereka outlet bagi akses pangan kaum miskin
Keenam, perhatian terhadap gizi pangan saat ini adalah keharusan. Memperkuat sistem pangan saat ini dengan memastikan bagaimana penyediaan pangan yang bergizi berkontribusi untuk mencegah dampak virus corona, memperkuat imunitas masyarakat sekaligus fondasi penting untuk kekuatan sistem pangan pasca krisis.
Selain pemerintah, masyarakat juga bisa saling membantu mengatasi permasalahan sistem pangan dan gizi di masa pandemi COVID-19. Akademisi dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti sementara itu, dunia usaha mendukung perkembangan UKM dalam mengembangkan pangan lokal, memberikan paket makanan dan mencegah lonjakan harga.
Masyarakat dapat membentuk gerakan kemanusiaan dan aksi peduli untuk memberikan bantuan kepada keluarga terdampak. Bantuan yang diberikan sebaiknya bukan berbentuk uang tunai tetapi dalam bentuk voucher belanja atau paket bundling bahan pangan-sembako. Nutrisi dan gizi bahan pangan yang disumbangkan juga sebaiknya dipertimbangkan. Lebih baik berbentuk sayuran, buah, kacang-kacangan, beras, sarden, tempe, dan makanan bergizi lainnya daripada mie instan dan susu kental manis. Dengan begitu bantuan tersebut dapat mengurangi kasus stunting dan kekurangan gizi terutama pada anak-anak.
Terakhir, pemerintah sebaiknya tetap memperhatikan pemenuhan hak anak-anak terkait gizi buruk supaya mereka tidak mudah terjangkit COVID-19. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan elemen lain dalam mengedukasi masyarakat terkait kesehatan dan gizi selama pandemi COVID-19 dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Masyarakat perlu meningkatkan literasi gizi, menjaga asupan gizi dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar